DASAR KOPERASI SYARI’AH


Gambar

Koperasi sebagai lembaga ekonomi rakyat telah lama dikenal di Indonesia, bahkan Muhammad hatta, salah seorang Proklamator Republik Indonesia yang dikenal sebagai bapak koperasi, mengatakan bahwa koperasi adalah Badan Usaha Bersama yang bergerak dalam bidang perekonomian, beranggotakan mereka yang umumnya berekonomi lemah yang bergabung secara sukarela atas dasar persamjaan hak dan kewajiban melakukan suatu usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebituhan kebutuhan para anggotanya.

Menurut UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, dalam Bab I, Pasala 1, Ayat 1, dinyatakan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorangatau badan hokum koperasi dengan melandaskan kegiatannyaberdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan

Tujuan pendirian koperasi, menurut UU Perkoperasian, adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarazkat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomiannasional dalam rangtka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Dalam teori strategi pembangunan  ekonomi, kemajuan koperasi dan usaha kerakyatan harus berbasiskan dua pilar :

Tegaknya sistem mekanisme pasar yang sehat

Berfungsinya aransemen kelembagaan atu regulasik pemerataan ekonomi yang efektif

Namun dalam kenyataan yang dirasakan hingga saat ini, seringkali terjadi debat public untuk menegakkan kedua pilar utama tersebut hanya terjebak pada pilihan kebijakan dan strategi pemihakan yang skeptic dan cenderung mementingkan hasil daripada proses dan mekanisme yang harus dilalui untuk mencapai hasil akhir tersebut.

Proses Pengesahan Badan Hokum Koperasi

Dasar hukum :

  • UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
  • PP No. 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi
  • Peraturan Mentri No. 01 Tahun 2006, yaitu tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi

Koperasi sebaiknya dibentuk oleh sekelompok orang atau anggota masyarakat yang mempunyai kegiatan dan kepentingan ekonomi yang sama. Proses pendirian koperasi dimulai dengan pelaksanaan rapat pembentukan koperasi. Rapat pembentukan koperasi, dihadiri oleh pejabat dinas/ instansi/ badan yang membidangi koperasi setempat, bertujuan untuk memberikan arahan, melihat proses pelaksanaan rapat pembentukan, sebagai narasumber, untuk meneliti konsep anggaran dasar yang dibuat oleh para pendiri sebelum diaktakan oleh notaris pembuat akta koperasi. Pembuatan atau penyusunan akta pendirian koperasi tersebut dibuat di hadapan dan atau oleh notaris pembuat akta koperasi dimaksud.

Kelengkapan Untuk Membentuk Koperasi Simpan Pinjam

  • Surat bukti penyetoran modal tetap USP
  • Rencana kerja sekurang-kurangnya satu tahun
  • Administrasi dan pembukuan koperasi
  • Daftar sarjana kerja
  • Surat perjanjian kerja

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: