Tercabiknya Kepastian Hukum dan Keadilan Bagi Rakyat : Perubahan Dari Civil Law Menjadi Common Law


Permasalahan kepastian hukum dan keadilan rakyat memang menjadi masalah pelik yang sedang dihadapi bangsa Indonesia. Tentu kita masih ingat beberapa kasus yang telah mencabik-cabik hati masyarakat Indonesia karena telah menghianati nilai-nilai keadilan. Tengok saja kasus Artalyta Suryani seorang pengusaha wanita yang mendapatkan fasilitas mewah di “kamar hotel” lembaga pemasyarakatan, atau kasus Gayus Tambunan yang bebas plesir ke Bali bahkan luar negeri padahal sedang dalam masa tahanan. Sementara itu jauh di pelosok Indonesia, seorang nenek terpaksa dihukum dan masuk persidangan tanpa pengacara karena hal yang sangat sederhana dan murah, mencuri 3 buah kakao. Atau nasib para narapidana kere yang berdesakan berebut tempat berbaring karena over capacity dari lembaga pemasyarakatan. Perkara keadilan hukum di Indonesia memang masih tebang pilih, berpihak pada masyarakat atas dan kadang menjadi musuh bagi masyarakat bawah. Perlu adanya perubahan disemua lini aparat penegak hukum demi tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan dan rangkaian kekuasaan kelembagaan dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak, sebagai perantara utama dalam hubungan sosial antar masyarakat terhadap kriminalisasi (Wikipedia). Di Indonesia sendiri terdapat beberapa jenis hukum, yaitu hukum pidana, hukum perdata, hukum acara dan lain-lain. Ada beberapa sistem hukum yang dianut oleh negara-negara yang ada saat ini antara lain sistem hukum civil law, common law, sistem hukum Anglo-Saxon, sistem hukum adat dan sistem hukum agama. Indonesia sendiri yang merupakan bekas jajahan Belanda mengikuti sistem hukum pendahulunya yaitu sistem hukum civil law.

Indonesia merupakan negara konstitusi, dimana menurut Akil Mochtar (Hakim Konstitusi) bahwa tujuan pertama dari konstitusi adalah memperoleh keadilan yang nilainya lebih tinggi daripada hukum. Selanjutnya adalah agar tertib dalam berbangsa dan bernegara, pegangan dalam menjalankan pemerintahan yang demokratis dan adil, serta mewujudkan nilai-nilai yang ideal seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Pengertian dari asas keadilan sendiri mempunyai pengertian yang berbeda-beda sesuai dengan ruang lingkupnya. Sebagai contoh adalah aspek keadilan pada undang-undang tentang kesehatan, kesejahteraan sosial, dan rumah sakit mempunyai pengertian yang berbeda. Hal tersebut telah dijelaskan pada Pasal 2 Undang-undang nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan dan Undang-undang nomor 44 tahun 2004 tentang rumah sakit. Namun pada secara umum, asas keadilan menitik beratkan pada proporsi atau perimbangan (The Liang Gie, Teori-Teori Keadilan, 1979, hal 25). Aspek keadilan yang sangat dititik beratkan dalam berbagai aspek pada Undang-undang Negara Indonesia secara tidak langsung juga mengatakan pada kita bahwa perlu adanya suatu penegakan hukum yang sesuai dengan nilai keadilan.

Proses menuju penegakan hukum yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia memang tidaklah mudah, mengingat hal ini erat hubungannya dengan kejahatan korupsi yang seolah telah membudaya. Selama tindak korupsi masih ada, kemungkinan besar tindak ketidakadilan penegakan hukum akan terus ada. Maka perlu adanya tindakan yang selaras untuk menghapus budaya korupsi dan kepastian hukum serta keadilan bagi rakyat. Seperti apa yang kita tahu, tindak kejahatan ini tidak jauh-jauh dari faktor ekonomi dan kekuatan uang. Apalagi kedepannya jika memang terjadi kenaikan harga BBM yang menimbulkan efek domino kenaikan harga kebutuhan, secara tidak langsung akan menambah peluang terjadinya ketidakadilan hukum. Aparat penegak hukum akan lebih mudah disuap karena himpitan ekonomi tersebut apabila tidak dilandasi nilai-nilai keadilan yang kuat. Tantangan terbesar adalah menciptakan kembali nilai keadilan, kejujuran dan rasa memiliki bangsa yang telah memudar. Namun tidak bisa dipungkiri, tentu masih ada aparat penegak hukum yang memiliki dan memegang teguh nilai keadilan serta generasi muda yang masih bisa ditanamkan nilai keadilan sejak dini, maka peluang terwujudnya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia masih terbuka lebar. Apalagi nilai keadilan adalah nilai universal yang sebenarnya dimiliki, dirasakan dan menjadi kebutuhan setiap orang, sehingga hanya perlu penyadaran kembali untuk menciptakan nilai keadilan tersebut.

Dalam upaya memberantas tindak ketidakpastian dan ketidakadilan hukum, nilai-nilai yang perlu menjadi perhatian lebih adalah nilai keadilan, kejujuran dan rasa memiliki bangsa. Nilai-nilai tersebut harus mulai diajarkan dan diterapkan sejak dini bagi para generasi muda. Namun hal tersebut merupakan suatu upaya perubahan jangka panjang dan terkesan normatif. Untuk perubahan dan terobosan yang dapat dilaksanakan dalam waktu dekat adalah perubahan sistem hukum dari civil law menjadi common law.

Comon law adalah sistem hukum yang dipakai oleh Inggris, Amerika Serikat dan negara-negara bekas koloninya. Sistem hukum common law ini lebih menonjolkan nilai-nilai keadilan, sehingga mungkin saja terjadi kasus dimana pelaku kriminal mendapat hukuman sampai ratusan tahun. Hukuman tersebut merupakan sesuatu yang sudah dianggap adil sesuai apa yang telah diperbuatnya. Sistem ini sangat unik karena tidak mengenal kodifikasi ala sistem civil law. Pedoman hukum sistem ini bertumpu pada keputusan-keputusan hakim terdahulu. Hal ini membuat sistem hukum common law menjadi sangat kaya dan responsif dengan setiap permasalahan hukum yang ada karena banyaknya keputusan hakim terdahulu yang terbukukan. Ini berbeda dengan sistem hukum civil law yang harus mencari rujukannya pada hukum yang sudah terkodifikasi dan harus mencari interpretasi hukumnya terlebih dahulu. Pada pelaksanaannya, proses persidangan tidak hanya mengambil hakim dari aparat penegak hukum, namun juga mengambil beberapa hakim dari masyarakat umum seperti pedagang dan lain-lain secara acak. Dengan hal ini setiap orang akan merasa mendapat perlakuan yang sama karena aspek-aspek moral juga turut dipertimbangkan, tidak hanya aspek hukum tertulisnya. Kasus penyuapan pun dapat diminimalisir dengan menggunakan sistem ini. Jadi tidak akan terjadi kasus pencurian sandal jepit atau buah kakao yang mendapat hukuman penjara selama bertahun-tahun dan para koruptor yang mendapat hukuman ringan, karena adanya pertimbangan kepatutan dan kepantasan oleh masyarakat.

Berbeda dengan hukum civil law yang sekarang dipakai oleh Indonesia dimana yang ditonjolkan adalah kepastian hukum. Bila kepastian hukum telah dicapai maka kasus selesai, walaupun mungkin oleh beberapa orang dinilai tidak adil. Namun tidak bisa dipungkiri, sistem ini memiliki aspek-aspek positif yang perlu dijaga serta telah membentuk karakter kehidupan bangsa Indonesia. Hanya saja menghadapi era globalisasi sekarang ini, kekakuan dalam soal sistem hukum memang sudah buka eranya lagi. Indonesia harus belajar banyak dari negara-negara yang menerapkan sistem hukum common law.

Perubahan sistem hukum ini tentu saja menimbulkan pro dan kontra serta konsekwensi logis yang menyertainya. Masalah yang mungkin timbul adalah anggapan bahwa hakim dari masyarakat umum tidak kompeten dan tidak mengerti aturan hukum. Akan tetapi, justru karena pemilihan hakim dari masyarakat umum secara acak itulah membuat hakim tersebut bebas kepentingan dan lebih menggunakan hati nurani, rasa keadilan, moral dan nilai yang berlaku di masyarakat sebagai salah satu dasar penegakan hukum selain dari hukum tertulis. Namun perubahan sistem yang telah lama dipakai di Indonesia tidak bisa hanya dilakukan oleh satu atau dua orang, harus ada kerjasama dan dukungan dari seluruh pihak, baik dari aparat penegak hukum dan masyarakat. Dengan sistem common law ini diharapkan akan tercapainya peradilan hukum yang memenuhi rasa keadilan, tidak pilih kasih, dan sesuai dengan pembukaan UUD 1945 serta nilai yang termaktub dalam sila-sila Pancasila.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: